Jakarta – Guna mendukung kinerja pelaksanaan anggaran serta tata kelola keuangan yang baik, Kementerian PUPR mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan.
“Kami berharap dengan kegiatan ini seluruh laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, M Hidayat saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan di Kantor Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa I di Jakarta, Kamis (2/2/2022).
Menurut Hidayat, pelaksanaan pembangunan perumahan yang berjalan dengan cepat juga harus diimbangi dengan penyampaian laporan keuangan yang baik. Apalagi pada tahun 2023 ini tugas dan pekerjaan yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Perumahan dalam melaksanakan program perumahan semakin banyak.
“Tahun ini nilai pagu anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jadi dengan penyusunan laporan keuangan serta anggaran yang baik memberikan dukungan terhadap akuntabilitas kinerja anggaran dan harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan, Emanuel Pati Libak menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 2 – 3 Februari 2023 dan diikuti oleh pegawai Setditjen Perumahan yang melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pada masing-masing bagian termasuk Kepala Bagian Keuangan, Pengelolaan BMN dan Barang Persediaan Bencana Setditjen Perumahan, Sumadiyono. Sedangkan narasumber pada kegiatan ini berasal daru KPPN Jakarta V, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru, Kanwil DJPB Jakarta dan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.
“Melalui kegiatan ini kami ingin kinerja pelaksanaan anggaran dan tata kelola keuangan di lingkungan Setditjen Perumahan semakin baik dan akuntabel. Jadi setiap bagian bisa memiliki visi dan misi yang sama dalam membuat laporan keuangan yang baik,” harapnya. (BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR)
