Jakarta — Paska pemungutan suara dan menjelang pengumuman hasil rekapitulasi suara tingkat nasional Pemilu 2024, data analytics PT Binokular Media Utama (“Binokular”) melakukan riset media monitoring terhadap pemberitaan di media massa dan percakapan di media sosial tentang distribusi argumen dan percakapan publik tentang Pemilu. Fokus monitoring diberikan pada dua isu utama, yakni Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Tren Pemberitaan dan Percakapan Linimasa Tentang Pemilu 2024 Kian Menurun
Manajer News Data Analytics Binokular (Newstensity) Nicko Mardiansyah menyebut bahwa dalam periode monitoring 14 Februari – 18 Maret, eksposur pemberitaan media massa tentang Pemilu cenderung menurun. Gejala ini juga berlangsung di social media. Bahkan, lanjut Nicko, apa yang trending di medsos, khsusnya X (Twitter) dan Tiktok, cenderung tidak berhubungan dengan isu Pemilu. Di TikTok misalnya, konten Ramadhan dan Banjir di Daerah masih merajai linimasa dibandingkan Rekapitulasi Suara Nasional KPU (Komisi Pemilihan Umum).
Selain itu, Nicko juga menilai ada gap antarkelompok yang membuat sebuah isu menjadi fragmented karena diasumsikan sarat kepentingan. “Ketika kampanye, banyak konten yang sifatnya partisipatoris dari masyarakat. Begitu juga momen Debat Capres/Cawapres yang mana warganet membuat konten secara organik. Tetapi setelah pemungutan suara, konten yang muncul cenderung datang dari pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden atau public figure yang mendistribusikan isu di antaranya Hak Angket,” tandas Nicko.
Sesudah Angket, Terbit Sengketa di MK
Di media massa, Nicko Mardiansyah menginformasikan bahwa topik Hak Angket diberitakan dalam hubungannya dengan dengan Paripurna DPR dan DPD yang Meributkan Penggunaan Hak Angket untuk Mengusut Dugaan Kecurangan Pemilu dan Hak Angket Dikaitkan dengan Wacana Pemakzulan Presiden Jokowi. Untuk topik Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), ditemukan bahwa media massa dominan memberitakan soal Rencana TPN Ganjar-Mahfud Mengajukan Seorang Kapolda sebagai Saksi di MK, Tim Hukum AMIN Bawa Saksi dan Bukti Hadapi Sengketa Pilpres di MK, dan Respon Jokowi untuk Membawa Dugaan Kecurangan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan MK.
Dua isu tersebut (Hak Angket DPR dan Gugatan di MK) juga mewarnai percakapan warganet di media sosial. Manajer Social Media Data Analytics (Socindex) Binokular Danu Setio Wihananto menyebut, percakapan di media sosial mengenai Hak Angket berkembang pada tanggal 19 Februari dan memuncak pada 23 Februari 2024 yang mana warganet cenderung menunjukkan emosi anticipation (55%) sejak proses pemilihan hingga rekapitulasi nasional. “KPU dan Bawaslu cenderung menjadi dua lembaga yang paling sering di-mention netizen di media sosial, apalagi ketika membahas polemik aplikasi Sirekap. Keputusan menghentikan Sirekap dikritik karena menghilangkan partisipasi publik dan transparansi dalam mengawasi proses penghitungan,” ujar Danu. Berdasarkan bot detection topik ini mencatat unique (organic user) cukup kecil (23%) dibandingkan bot (40%) dan un-unique (37%).
Mengenai Sengketa Pemilu di MK, Danu menginformasikan bahwa isu ini sudah berkembang sebelum pemungutan suara dilakukan namun dengan distribusi percakapan yang mulai menurun. Anticipation masih menjadi emosi dominan (70%) warganet dan @Mohmahfudmd merupakan akun yang paling banyak di-mention ketika isu ini dibincangkan. Bot detection mencatat gejala yang sama bahwa organic user jauh lebih kecil (28%) dari un-unique (39%) dan bot (33%). Secara akumulatif, Danu menyimpulkan bahwa publik media sosial masih menunjukkan atensi yang signifikan baik itu soal Hak Angket maupun Sengketa di MK karena rekapitulasi itu merupakan jawaban atas berbagai tanggapan pro kontra yang muncul dalam paska hasil hitung cepat.
Dalam Social Network Analysis (SNA) by mention, beberapa akun yang paling sering di- mention ketika membahas dua isu di atas yakni @Aniesbaswedan yang dihubungkan dengan @Prabowo dan @KPU_ID. Sementara akun @Mohmahfudmd dikaitkan dengan @PDIP_Perjuangan. Warganet juga mengamplifikasi isu dugaan penggelembungan suara yang dihubungkan dengan akun @PSI_id. Akun menfess lain yang muncul yakni @Tanyarifes dan @Tanyakanri.
Mencermati distribusi dua isu utama dii atas, Vice President of Operations PT Binokular Media Utama, Ridho Marpaung mengimbau para pemangku kepentingan termasuk media massa untuk tetap menjaga proses demokrasi berjalan baik dan memberikan contoh yang baik kepada kalangan Gen Z. (kelompok orang yang lahir antara tahun 1996 sampai 2012) tentang proses politik. Imbauan juga diberikan kepada para politisi, influencer (pemengaruh) dan buzzer (pendengung) media sosial agar tetap menyampaikan informasi dan postingan konten yang sesuai fakta dan tidak menyebarkan konten hoaks apalagi ujaran kebencian.
“Apapun dinamika politik ke depan pasca-penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2024 yang mungkin terjadi, baik itu Hak Angket DPR atau Gugatan Hasil Pemilu ke MK, atau apapun bentukmya, agar semua pihak tetap menjaga komitmen untuk menjaga suasana masyarakat tetap baik, juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah tantangan-tantangan lain yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia seperti kondisi iklim, ancaman krisis pangan, kesehatan masyarakat dan geopolitik dunia,” tutup Ridho.
