Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Bank Dunia telah berkolaborasi melaksanakan Program National Affordable Housing Program (NAHP) untuk membantu sebanyak 263.520 unit rumah masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun tujuan utama Program NAHP adalah untuk meningkatkan akses terhadap perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Proyek NAHP telah berhasil mencapai dan memenuhi sebagian besar indikator proyek dalam menyalurkan 30.422 subsidi KPR BP2BT untuk pemilik rumah pertama serta melayani 233.098 rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan melalui hibah dan dukungan teknis BSPS untuk peningkatan akses terhadap rumah layak huni,” ujar Sektretaris Direktorat Jenderal Perumahan, M. Hidayat saat memberikan sambutan pada kegiatan NAHP Closing Workshop mewakili Direktur Jendral Perumahan Kementerian PUPR di Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Hidayat yang juga menjelaskan, penyediaan rumah yang layak huni dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Namun demikian, seiring bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, penyelesaian backlog perumahan dan pemenuhan target Program Sejuta Rumah (PSR) dengan ruang fiskal yang terbatas menjadi tantangan yang semakin berat.
“Saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tulus atas dukungan yang luar biasa, kerja sama tim, dan kemitraan dari Bank Dunia serta semua pihak yang terlibat dalam keberhasilan pelaksanaan NAHP. Program NAHP merupakan bagian dari solusi yang berkelanjutan dan terobosan yang signifikan agar masyarakat akan terus menemui kesulitan untuk mendapatkan hak atas rumah layak huni,” terangnya.
Pencapaian penyaluran dana NAHP, imbuhnya, juga menghadapi kendala di lapangan dan keterbatasan fisik yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu. Meskipun demikian, NAHP berhasil menyalurkan bantuan BP2BT dan BSPS kepada segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan informal, serta mengembangkan sistem Quality Assurance and Quality Control (QAQC) yang memberlakukan standar teknis dan aplikasi untuk fasilitator, masyarakat, dan pengembang serta memastikan pembangunan rumah yang berkualitas dan layak.
Pada kesempatan itu, Hidayat juga menerangkan bahwa NAHP juga turut dalam pengembangan Housing and Real Estate Information System (HREIS), studi mengenai sisi pasokan perumahan yang terjangkau, strategi untuk PT SMF (perusahaan pembiayaan sekunder perumahan) untuk mendorong pertumbuhan pasar KPR, pengembangan studi kasus untuk Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk perumahan terjangkau, serta Housing Policy Grand Design yang mendalam dan multidimensi.
NAHP juga dinilai telah meletakkan dasar bagi masa depan pengembangan sektor perumahan di Indonesia untuk mencapai skala dan kapasitas yang diperlukan dalam menciptakan akses universal terhadap perumahan layak dan terjangkau. Keberhasilan dan pencapaian NAHP tidak akan dapat terlaksana tanpa kolaborasi yang solid, inovasi yang kuat, dan komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan yang menghasilkan dampak yang signifikan dan tahan lama.
“Selain memberikan bantuan akses rumah layak huni bagi MBR melalui BSPS, NAHP juga mengadopsi penggunaan teknologi ferosemen dalam program BSPS untuk membangun rumah yang memenuhi standar dan mengurangi risiko gempa bumi bagi rumah tangga. NAHP juga memberikan dukungan teknis yang sangat dibutuhkan untuk mendukung reformasi kebijakan sektor perumahan sekaligus meningkatkan kapasitas sektor tersebut,” katanya.
Sementara itu, Manager Operasional Bank Dunia Regional Indonesia dan Timor-Leste, Bank Dunia, Bolormaa Amgaabazar menyampaikan bahwa, pesatnya urbanisasi telah menyebabkan besarnya permintaan rumah di seluruh Indonesia. Namun, negara ini menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan perumahan warganya, baik dalam hal kuantitas unit rumah maupun kualitas perumahan. Untuk memastikan akses terhadap perumahan yang terjangkau di Indonesia telah menjadi kebijakan jangka panjang Pemerintah Indonesia.
“Pada tahun 2017 Bank Dunia telah menyediakan $450 juta untuk National Affordable Housing Program (NAHP) guna mendukung sektor perumahan terjangkau di Indonesia dengan bekerja sama dengan Kementerian PUPR. NAHP bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap rumah yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sekaligus mendukung pemerintah dalam memenuhi sasaran Sustainable Development Goals (SDG) 11.1 yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan dan mendukung pencapaian target Program Sejuta Rumah (PSR),” katanya.
Keberhasilan NAHP, imbuhnya, menunjukkan kemitraan yang erat antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia dalam mengatasi tantangan dan hambatan yang telah mengakar di pasar perumahan Indonesia. NAHP membantu mendukung program perumahan Pemerintah yang telah berlangsung lama dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan bagi calon pembeli rumah pertama dengan produk subsidi KPR BP2BT yang ramah pasar dan juga memenuhi kebutuhan para pekerja informal yang sebelumnya kurang terlayani.
Program ini juga melayani rumah tangga segmen Bottom-of-Pyramid (BOP) dengan memberikan bantuan teknis dan hibah untuk memperbaiki rumah sub-standar melalui komponen BSPS. Upaya multi-segi yang membawa perubahan struktural pada rantai nilai perumahan yang kompleks di Indonesia membutuhkan pendekatan progresif dan inovatif yang dikatalisasi dengan alat dan teknologi transformatif dan diterima oleh masyarakat luas.
“Saya merasa bangga bahwa NAHP telah berkontribusi pada visi Pemerintah Indonesia untuk membangun Indonesia Green and Affordable Housing Platform untuk mewujudkan perumahan rendah karbon pada tahun 2050, serta bertujuan untuk meningkatkan investasi sektor swasta secara signifikan sekaligus mengurangi beban fiskal Pemerintah Indonesia. Kami harap NAHP juga dapat meningkatkan upaya penyediaan perumahan yang aman, layak, dan terjangkau bagi semua masyarakat di Indonesia,” harapnya.
(BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR)
